CARUT MARUT PEMILU LEGISLATIF 2009

Carut marut pemilu 2009 tak jauh beda dengan pemilu 2004. (kata politisi sekarang, pemilu 2004 lebih rapi dibanding 2009), memang, tapi dibeberapa kasus masih saja terulang disetiap pemilu. Pencontrengan ganda, lebih dari satu kali, memang baru terjadi dalam pemilu tahun 2009 ini, dulu pada pemilu 2004 gak ada pencontrengan, tapi pencoblosan ganda, satu orang nyoblos lebih dari sekali. sama saja dengan sekarang. Pelajaran nyoblos ganda di pemilu sebelumnya menjadi referensi bagi para caleg untuk memenangkan dirinya dari pesaingnya (dari partainya sendiri, karena menggunakan suara terbanyak), sehingga dipakai untuk melakukan kecurangan contreng ganda, dengan cara "beli suara".

Penetapan oleh mahkamah konstitusi tentang suara terbanyak bagi caleg dan tidak lagi berdasar nomor urut sudah saya duga akan lebih amburadul. Pemilu sebelumnya berdsasar n omor urut memang ada kelemahannya, salah satunya membeli nomor urut ke partai, tapi ini lebih baik dibanding dengan suara terbanyak. Untuk kasus sekarang ini, persaingan tidak sehat antar caleg marak terjadi dimana-mana. Calon yang memang telah dipersiapkan/dikader oleh partai harus bersaing dengan mereka yang menggunakan cara-cara tidak etis. Penggembosan antar caleg, saling menjelekkan antar caleg, sampai melakukan intimidasi dan memobilisasi, serta beli suara (persis pilihan kades). Calon-calon tak berkualitas unggul dengan menggunakan cara-cara yang kurang etis dan tidak fair.

Soal DPT yang amburadul, juga sama setiap pemilu, teman saya dari pemilu ke pemilu gak pernah nyoblos, apalagi nyontreng. anehnya pada pilpres 2004 masuk dalam daftar pemilih tetap. Menurut saya, mudah saja membuat DPT, masukkan semua penduduk dalam daftar KTP (pembuatan KTP kan sudah komputerisasi?) dan crossceck dengan daftar penduduk pindah dan yang meninggal, kesulitannya dimana?. kemudian disort, kalau ada nama ganda tinggal cek apa dia orang yang sama atau bukan. Tugas KPU ngapain?, Masalahnya kan punya KTP tapi gak bisa nyontreng, diakui sebagai bangsa indonesia apa gak sih?, makanya ada yang milih pisahkan dari NKRI. kan jadi besar masalahnya, kalau hanya dari seorang mungkin gak bahaya, tapi kalau sekelompok orang kan jadi runyam.

Soal kekeliruan dalam DPT (menurut banyak politisi ini merupakan kecurangan, artinya dsengaja oleh oknum, belum punya bukti sudah menuduh), menurut saya, ini bukan kecurangan, tapi kekeliruan atau kesalahan dalam mendapatkan data. Masalahnya, Pemilu sekarang berbeda dengan pemilu jaman orde baru, dimana penguasa dari pusat sampai tingkat RT dalam satu partai. Jadi bisa saja ada kesalahan terstruktur. Sekarang ?, ditiap propinsi penguasanya banyak yang berbeda partai dengan yang pusat, ditingkat kabupaten/kota berbeda lagi, koalisinya juga berbeda-beda, jadi kalau disebut kecurangan terstruktur, menurut saya hanya luapan emosi (yang ngomong kan produk orba). Bukti kalau bukan kesalahan terstruktur, di Jawa Timur II, PKB menang, kan pemkab/pemkotnya dari PKB, Jawa timur III, PDIP menang, padahal pemkabnya dari PKNU/PKB, diseluruh Madura Demokrat menang, tapi Pemkabnya dari PKB/PPP/PKNU. gimana tuh

KPU bukan hanya kurang profesional, tapi menurut saya KPU gak bisa kerja, gak ngerti manajemen, gak ngerti bikin timescedule, gak ngerti bikin network planning, gak ngerti koordinasi, gak ngerti ... gak ngerti... . Kenapa gak didesentralisasikan saja dalam pemenuhan logistik pemilu, per propinsi misalnya. kan tinggal bikin sistem pengawasan dan SOP. Sudah mejadi rahasia umum kalau sistem pengadaan barang "bisa diatur", tapi kalau semua berkomitmen untuk mensukseskan dan mendapatkan kualitas yang terbaik, maka pengadaan barang dan jasa akan diperoleh hasil yang maksimal. Contohnya, pembuatan kartu suara kok ada yang rusak juga dikirim, mestinya sebagai pemenang tender, percetakan yang baik, biasanya mensortir cetakan yang rusak, dan mengirim yang sempurna. (ini percetakan beneran apa bukan ya?, jangan-jangan di sub kontrakkan lagi).


KPU pada pemilu 2004, juga sudah dicurigai dalam pengadaan barang dan jasa, bahkan diminta untuk diperiksa.